1 Januari 2013, Kode Etik Guru Di Terapkan

1 Januari 2013, Kode Etik Guru Diterapkan

27 November 2012 – 09:47 WIB

TANJUNGPINANG (BP) – Mulai 1 Januari 2013, kode etik guru mulai dilaksanakan dan ditegakkan. Tanda dimulai pelaksanaan kode etik tersebut, akan disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SB) pada puncak Hari Guru Nasional tahun 2012, dan hari ulang tahun (HUT) ke-67 PGRI.

”Pelaksanaan kode etik secara konsekuen ini, akan menjadi sejarah baru dalam kehidupan guru di Indonesia,” ujar Wali Kota Tanjungpinang Suryatati A Manan, yang menjadi pembina upacara pada Hari Guru Nasional 2012 di halaman Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang, Senin (26/11).

Jika kode etik guru ditegakkan, agar terwujud guru yang profesional, sejahtera, terlindungi, dan bermartabat.

Selain itu, globalisasi yang terbuka lebar, menuntut guru harus meningkatkan kompetensi dan kode etik. Apalagi, guru menjadi salah satu kunci penting membentuk karakter anak bangsa.

”Hampir separuh dari hidup kita dihabiskan belajar di tempat sekolah formal dan informal. Untuk itu, guru menjadi kunci sentral menempa watak generasi muda bangsa,” ujar Suryatati.

Hari guru ke-67 tersebut, dihadiri pengurus persatuan guru Republik Indonesia (PGRI) Tanjungpinang. Hadir juga perwakilan siswa-siswi pelajar TK, SD, SLTP, dan SMA se-Tanjungpinang.

Pada upacara tersebut, Suryatati memberikan hadiah bagi pemenang lomba dalam rangka memeriahkan hari PGRI ke-67. Di antaranya, juara 1 lomba mewarnai dari TK Pembina atas nama Anisa Periwi. Juara 1 lomba baca puisi dari SDN 004 Tanjungpinang Timur diraih R Elen Hidayatulah. Juara 1 lomba menulis surat untuk guru dari SMPN 1 atas nama Arzaqi Al, serta lomba paduan suara juara 1 dari SMAN 2. (ash) (134)

 

 

 

 

PGRI Terapkan Kode Etik Guru

JAKARTA– Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) segera menetapkan kode etik guru pada 2013. Kode etik tersebut akan mengikat dan mempertegas guru sebagai profesi.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistiyo mengatakan,kode etik ini akan berlaku seperti dokter yang mempunyai satu naungan organisasi profesi yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sedangkan guru sesuai UU Guru dan Dosen No 14/2005 mempunyai PGRI untuk membuat kode etik tersebut.

Sulistiyo menjelaskan, kode etik tersebut akan mengatur hubungan guru dan siswa,guru dan orang tua/wali murid,guru dan masyarakat, guru dan sekolah dan rekan sejawat,profesi dan guru dengan organisasi profesi,serta aturan antara guru dan pemerintah.“Setiap guru akan diambil sumpahnya untuk mematuhi kode etik di hadapan organisasi profesi dan pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya masing-masing,” ungkapnya di Gedung PGRI kemarin.

Untuk kode etik guru dengan peserta didik, katanya, guru tidak membuka rahasia siswanya.Sedangkan kode etik guru dengan orang tua seperti tidak boleh mencari keuntungan pribadi dengan orang tua/wali.Selanjutnya kode etik dengan masyarakat yaitu guru harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Sementara hubungannya dengan sekolah dan rekan sejawat yakni guru memiliki beban moral untuk bekerja profesional dan tidak mengeluarkan penyataan keliru terkait kualifikasi dan kompetensi sejawat.

Sedangkan antara guru dan profesinya yakni guru tidak menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat memengaruhi profesinya. Sedangkan kode etik guru dengan pemerintah seperti guru tidak akan menghindar dari kewajiban yang dibebankan pemerintah untuk kemajuan pendidikan. Dia menambahkan, pada Januari 2013 kode etik ini akan diterapkan.Pihaknya juga akan membentuk dewan kehormatan guru untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengapresiasi dan mendukung kode etik guru. Dengan begitu, para guru akan memiliki norma yang jelas dalam menjalankan semua tugas-tugasnya sebagai tenaga pendidik.”Kode etik guru itu sangat positif dan memang diperlukan,”imbuhnya. Selain itu, Nuh juga mendorong upaya PGRI untuk menjadi sebuah organisasi profesi.
”Kami mendukung dan kami akan bekerja sama dengan PGRI,”kata dia. Anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar berpendapat,kode etik ini merupakan langkah yang bagus untuk merealisasikan guru sebagai profesi sesuai UU Guru dan Dosen.Selain itu, kode etik ini juga akan mempertegas batasan guru sebagai profesi dan aparatur negara yang mudah sekali rancu apabila ada tugas yang tidak sesuai profesi yang dibebankan pemerintah. Namun, politikus dari Fraksi PKS ini mengkritisi masih banyaknya organisasi guru yang beroperasi selain PGRI. Dia meminta PGRI merangkul dulu semua organisasi guru itu sehingga kode etik yang akan dikenakan pada guru tidak rancu.

“Organisasi guru yang lain itu ada karena mereka tidak sependapat dengan PGRI. Kalau mereka tidak sepaham, kode etik itu tidak akan produktif,” neneng zubaidah _katanya.

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s